Berita

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana memfasilitasi Penyuluh Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam rangka Pembentukan Desa Sadar Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali merencanakan mengawalinya dengan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa yang akan memberikan layanan hukum kepada masyarakat desa melalui Pos Layanan Hukum di Desa.

Dalam rangka mengimplementasikan UU Desa, khususnya pada bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Kaliakah melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perbekel dan Perangkat Desa. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana mendapat kunjungan dari JDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali. Maksud dan tujuan kunjungan adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum antara sesama anggota Jaringan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2016 perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jembrana agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut. 

Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat mengetahui hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh pada hukum.