Berita

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2016 perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jembrana agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut. 

Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat mengetahui hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh pada hukum.

Pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2016, bertempat di Hotel Aston Denpasar, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Peraturan Pengendalian Gratifikasi yang mengundang seluruh Inspektorat dan Bagian Hukum se-Bali. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama KPK dengan Inspektorat Provinsi Bali dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tanggal 12 Mei 2016.

Bagian Hukum dan HAM memiliki kegiatan rutin Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai wujud publikasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan ketaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kelompok Kadarkum Desa Wanasari, Kecamatan Melaya, sebagai duta dari Kabupaten Jembrana, mendapat sesi kedua, berhadapan dengan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses informasi, termasuk informasi hukum, menuntut pengelola JDIHN untuk mampu meningkatkan pelayanan dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.