Cover

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Rapat Pembahasan lanjutan terkait Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan secara virtual melalui media teleconfrence bersama Dinas Kominfo, Tenaga…

Cover

Pos Layanan Hukum Desa dalam rangka Pembentukan Desa Sadar Hukum

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana memfasilitasi Penyuluh Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dalam rangka Pembentukan Desa Sadar Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali merencanakan mengawalinya dengan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di desa yang akan memberikan layanan hukum kepada masyarakat desa melalui Pos Layanan Hukum di Desa.

Cover

Memahami Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa

Dalam rangka mengimplementasikan UU Desa, khususnya pada bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Kaliakah melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perbekel dan Perangkat Desa. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana diminta untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Cover

Kunjungan JDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana mendapat kunjungan dari JDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali. Maksud dan tujuan kunjungan adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum antara sesama anggota Jaringan.

Cover

Rutin, Sosialisasi Perda di Masing-masing Kecamatan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2016 perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jembrana agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut. 

Cover

Memasyarakatkan Hukum melalui Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum

Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat mengetahui hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh pada hukum.

Cover

KPK : Gratifikasi, Dikenal dan Dikendalikan

Pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2016, bertempat di Hotel Aston Denpasar, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Peraturan Pengendalian Gratifikasi yang mengundang seluruh Inspektorat dan Bagian Hukum se-Bali. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama KPK dengan Inspektorat Provinsi Bali dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tanggal 12 Mei 2016.

Cover

2016, Dua Perda Disosialiasikan di Kecamatan se-Kabupaten Jembrana

Bagian Hukum dan HAM memiliki kegiatan rutin Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai wujud publikasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan ketaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Cover

Wanasari Wakili Jembrana Di Ajang Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015

Kelompok Kadarkum Desa Wanasari, Kecamatan Melaya, sebagai duta dari Kabupaten Jembrana, mendapat sesi kedua, berhadapan dengan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem.